6/7.6 Kemiskinan di Indonesia

Antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada dibawah kepemimpinanPemerintahan Orde Baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis - baik di desa maupun di kota - karena pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang tinggal di bawah garis kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja. Namun, ketika pada tahun 1990-an Krisis Finansial Asiaterjadi, tingkat kemiskinan melejit tinggi, dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998, yang berarti prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika.

Tabel berikut ini memperlihatkan angka kemiskinan di Indonesia, baik relatif maupun absolut:

Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	17.8	16.6	15.4	14.2	13.3	12.5	11.7	11.5	11.0
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	39	37	35	33	31	30	29	29	28
Koefisien Gini/ Rasio Gini	-	0.35	0.35	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	-

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan. Namun, pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan dan kondisi yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Tahun 2014 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 312,328. Jumlah tersebut adalah setara dengan USD $25 yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia sendiri. Namun jika kita menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $1.25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase tabel di atas akan kelihatan tidak akurat karena nilainya seperti dinaikkan beberapa persen. Lebih lanjut lagi, menurut Bank Dunia, angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $2 per hari mencapai angka 50.6 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup hampir di bawah garis kemiskinan. Laporan lebih anyar lagi di media di Indonesia menyatakan bahwa sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia (sekitar 60 juta jiwa) hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Dalam beberapa tahun belakangan ini angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit. Ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lamban dari sebelumnya.

1.      Kemiskinan di Indonesia dan Distribusi Geografis

Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis. Jika dalam pengertian absolut lebih dari setengah jumlah total penduduk Indonesia yang hidup miskin berada di pulau Jawa (yang berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat), dalam pengertian relatif propinsi-propinsi di Indonesia Timur menunjukkan nilai kemiskinan yang lebih tinggi. Tabel di bawah ini menunjukkan lima propinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan relatif yang paling tinggi. Semua propinsi ini berlokasi di luar wilayah Indonesia Barat seperti Jawa, Sumatra dan Bali, yang adalah wilayah-wilayah yang lebih berkembang.

Papua	27.8%
Papua Barat	26.3%
Nusa Tenggara Timur	19.6%
Maluku	18.4%
Gorontalo	17.4%

Propinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi

persentase berdasarkan total penduduk per propinsi bulan September 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tingkat kemiskinan di propinsi-propinsi di Indonesia Timur ini, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses dan program pembangunan. Migrasi ke daerah perkotaan adalah satu-satunya cara untukmendapatkan pekerjaan dan - dengan demikian - menghindari kemiskinan. Bertentangan dengan angka kemiskinan relatif di Indonesia Timur, tabel di bawah ini menunjukkan angka kemiskinan absolut di Indonesia yang berkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatra.

Jawa Timur	4.7
Jawa Tengah	4.6
Jawa Barat	4.2
Sumatra Utara	1.4
Lampung	1.1

Propinsi dengan Angka Kemiskinan Absolut Tinggi dalam jumlah jutaan pada bulan September 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Stabilitas harga makanan (khususnya beras) adalah masalah penting bagi Indonesia sebagai negara yang penduduknya menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli beras. Oleh karena itu,tekanan inflasi harga beras (misalnya karena gagal panen) dapat memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin dan secara signifikan menaikkan persentase angka kemiskinan di negara ini.

2.      Kemiskinan di Indonesia: Kota dan Desa

Indonesia telah mengalami proses urbanisai yang cepat dan pesat. Sejak pertengahan 1990-an jumlah absolut penduduk pedesaan di Indonesia mulai menurun dan saat ini lebih dari setengah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan (20 tahun yang lalu sekitar sepertiga populasi Indonesia tinggal di kota).Kecuali beberapa propinsi, wilayah pedesaan di Indonesia relatifnya lebih miskin dibanding wilayah perkotaan. Angka kemiskinan pedesaan Indonesia (persentase penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan desa tingkat nasional) turun hingga sekitar 20 persen di pertengahan 1990-an tetapi melonjak tinggi ketika Krisis Finansial Asia (Krismon) terjadi antara tahun 1997 dan 1998, yang mengakibatkan nilainya naik mencapai 26 persen. Setelah tahun 2006, terjadi penurunan angka kemiskinan di pedesaan yang cukup signifikan seperti apa yang ditunjukkan tabel

dibawah ini:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Pedesaan (% penduduk yg hidup di bawah garis kemiskinan desa)	20.0	21.8	20.4	18.9	17.4	16.6	15.7	14.3	14.4	13.8

Sumber: Bank Duna dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Angka kemiskinan kota adalah persentase penduduk perkotaan yang tinggal di bawah garis kemiskinan kota tingkat nasional. Tabel di bawah ini, yang memperlihatkan tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia, menunjukkan pola yang sama dengan tingkat kemiskinan desa: semakin berkurang mulai dari tahun 2006.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Kota (% penduduk yg tinggal di bawah garis kemiskinan kota)	11.7	13.5	12.5	11.6	10.7	9.9	9.2	8.4	8.5	8.2

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam dua tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2005 dan 2006 terjadi peningkatan angka kemiskinan. Ini terjadi terutama karena adanya pemotongan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintahan presiden SBY diakhir tahun 2005. Harga minyak yang secara internasional naik membuat pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM guna meringankan defisit anggaran pemerintah. Konsekuensinya adalah inflasi dua digit antara 14 sampai 19 persen (yoy) terjadi sampai oktober 2006.

Ketidaksetaraan di Indonesia yang semakin Meluas?

Koefisien GINI, yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, menunjukkan tren penurunan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah koefisien 0 menunjukkan kesetaraan yang sempurna, sedangkan koefisien 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Namun, kita masih dapat mempertanyakan metodologi koefisien GINI ini karena ia membagi penduduk dalam lima kelompok, masing-masing berisi 20 persen dari populasi: dari 20 persen terkaya sampai ke 20 persen termiskin. Selanjutnya, koefisien ini mengukur kesetaraan (dan ketimpangan) antara kelompok-kelompok tersebut. Ketika menggunakan koefisien ini untuk Indonesia masalah yang timbul adalah negara ini memiliki karakter ketidakseimbangan ekstrim dalam setiap kelompoknya, sehingga membuat hasil koefisien GINI kurang selaras dengan kenyataan. Terlebih lagi media di Indonesia sering melaporkan bahwa kesenjangan antara miskin dan kaya di Indonesia sebenarnya justru semakin meluas.

Sumber:http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301